Yasonna: Pencopotan Jabatan Tak Cukup, Jenderal Terlibat Kasus Djoko Tjandra Harus Dipidana

- 2 Agustus 2020, 11:27 WIB
Yasonna H Laoly /finroll.com

JURNAL GARUT - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly, menegaskan kasus ini harus menjadi pelajaran bagi setiap lembaga penegak hukum di Indonesia.

Yasonna juga mengapresiasi Polri yang memroses pidana anggotanya atas kasus tersebut dan meangkap Djoko, Kamis 30 Juli 2020 kemarin.

Polri telah menerbitkan laporan dugaan pidana atas oknum di lembaganya yang menerbitkan surat jalan bagi Djoko Tjandra.

Baca Juga: Rey Mbayang Rilis Single Berjudul 'Di Sepertiga Malam', Video Musiknya Trending di YouTube

Tentu ini harus diapresiasi dan bisa menjadi contoh bagi lembaga penegak hukum lain untuk melakukan hal serupa terhadap anggotanya yang diduga terlibat dalam surat jalan Djoko Tjandra.

"Pencopotan semata tentu tidak cukup, harus diikuti dengan proses pidana," kata Yasonna kepada wartawan, Jumat 31 Juli 2020, seperti dikutip Jurnal Garut dari Pikiran-Rakyat.com dengan judul "Para Jendral Polri Terlibat Kasus Djoko Tjandra, Yasonna: Pencopotan Saja Tak Cukup, Diproses Pidana".

"Semoga ini menjadi pelajaran agar jangan lagi ada oknum di lembaga penegak hukum di Indonesia yang merasa bisa bermain-main karena negara tidak akan berkompromi soal ini," kata dia.

Baca Juga: Ganjar Pranowo Bagikan Daging Kurban Lewati Jurang, Pertama Kali Datang ke Dusun Terpencil

Yasonna menambahkan, sebagai sistem pendukung dalam penegakan hukum, Kementrian Hukum dan HAM lewat Ditjen Imigrasi mengeluarkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi Djoko Tjandra agar bisa dibawa dari Malaysia ke Indonesia. SPLP dikeluarkan sekaligus dicabut Kamis 30 Juli 2020.

Halaman:

Editor: Fariz Akbar

Sumber: Pikiran Rakyat


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X