Larangan Mudik 2021: Menpan RB Berikan Izin PNS Untuk Mudik Dengan Catatan Tertentu

- 13 April 2021, 09:09 WIB
Ilustrasi larangan mudik 2021
Ilustrasi larangan mudik 2021 /ARAH KATA PIKIRAN RAKYAT

JURNAL GARUT - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo memberikan izin kepada aparatur sipil negara (ASN) beserta keluarganya untuk bepergian keluar daerah atau mudik menjelang dan usai Lebaran 2021 dengan catatan.

Pemberian izin cuti ini diberikan dengan pengecualian bagi PNS yang melakukan cuti melahirkan, cuti sakit, dan cuti alasan penting.

Cuti turut diberikan untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang mengambil cuti melahirkan dan cuti sakit.

Baca Juga: Bupati Garut Persilahkan Mudik, Saat Pemerintah Pusat Berlakukan Larangan Mudik 2021

Baca Juga: Meski Masih Pandemi, Manaker Ultimatum Perusahaan Harus Tetep Bayarkan THR Sebelum Hari Raya

"Pegawai ASN dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian keluar daerah dan/atau mudik pada periode 6 sampai 17 Mei 2021," bunyi surat edaran yang ditandatangani Menteri PANRB di Jakarta, Rabu.

Kebijakan tersebut tercantum dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 8/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti bagi Pegawai ASN dalam Masa Pandemi COVID-19.

Beberapa ASN diinginkan tidak ajukan cuti sepanjang masa limitasi perjalanan. Pejabat pembina kepegawaian (PPK) di kementerian, instansi, dan pemda pun tidak dikenankan memberi ijin cuti.

Baca Juga: Budiman Sudjatmiko Luruskan Jika Bukit Algoritma Sukabumi Bukan Proyek Pemerintah Melainkan Swasta

Pengecualian larangan melancong berlaku untuk ASN dengan argumen khusus dan sudah mempunyai surat pekerjaan atau ijin.

ASN yang melakukan perjalanan pekerjaan kedinasan harus mempunyai surat pekerjaan yang diberi tanda tangan minimal oleh petinggi pimpinan tinggi pratama atau kepala unit kerja.

ASN yang pada kondisi mau tak mau perlu melancong keluar wilayah harus mendapatkan ijin tercatat dari PPK di instansinya semasing.

Halaman:

Editor: Muhammad Nur

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Terkait

Terkini

X