Tolak PSTKM, Warga Pekerja Sektor Informal Kota Yogyakarta Keluarkan Rilis Sikap

- 13 Januari 2021, 18:01 WIB
Ilustrasi Kota Yogyakarta: 56 personel dari Basarnas akan melakukan patroli di seluruh tempat objek wisata di Yogyakarta pada libur panjang dan cuti bersama. /https://www.gotravelaindonesia.com/projects/kota-yogyakarta/

JURNAL GARUT - Terhitung Senin, 11 Januari 2021 silam, Pemerintah Kota Yogyakarta mulai menerapkan kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PSTKM).

Kebijakan ini kemudian menuai pro-kontra, terutama oleh masyarakat atas nama Warga Pekerja Sektor Informal Yogyakarta melalui rilis sikap.

Kebijakan PSTKM, lahir dari Surat Edaran Walikota Yogyakarta Dengan Nomor: 443/025/SE/2012 yang diterapkan 11-25 Januari 2021.

Baca Juga: Vaksin Sinovac Tak Bisa Diberikan Kepada Orang Dalam Kondisi Berikut Ini

Masalah yang kemudian disorot dari pemberlakuan PSTKM ini, ada di poin 4 angka 1 tentang pembatasan usaha jasa makanan dan minuman yang jam operasionalnya dibatasi hingga pukul 19.00 WIB.a

Warga Pekerja Sektor Informal Yogyakarta dalam rilisnya menyatakan, berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah setempat mulai dari Tanggap Darurat dari Gubernur DIY, 20 Maret 2020 silam, sudah mereka dukung dengan baik.

Akan tetapi, bantuan sosial yang menjadi harapan mereka guna melanjutkan hidup selama pembatasan aktivitas kerja tidak pernah mereka dapatkan.

Baca Juga: Ikut Seleksi PPPK Makin Semangat, Sebab Ini Bedanya dengan Honorer

Mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, Bantuan Subsidi Upah (BSU), hingga Bantuan Presiden untuk Usaha Mikro (BPUM), mereka tidak memiliki akses untuk mendapatkannya dikarenakan status mereka sebagai pekerja informal.

Oleh karena itu, Warga Pekerja Sektor Informal Yogyakarta menyatakan sikap berupa:

Halaman:

Editor: Muhammad Nur

Sumber: Twitter.com/@deentajulliant


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X