Seleksi PPPK 2021 Banyak Dikritik, Pemerintah Sampaikan Dasar Hukumnya

- 7 Januari 2021, 06:08 WIB
Kepala BKN Bima Haria dalam Konferensi Pers menjelaskan Skema PPPK. Banyak kritik masuk, pemerintah sampaikan dasar hukum seleksi PPPK 2021.
Kepala BKN Bima Haria dalam Konferensi Pers menjelaskan Skema PPPK. Banyak kritik masuk, pemerintah sampaikan dasar hukum seleksi PPPK 2021. /Tangkapan layar youtube #ASNKiniBeda

JURNAL GARUT - Pro dan kontra atas kebijakan pemerintah mengenai pembukaan seleksi PPPK 2021 yang ditujukan hanya untuk guru masih berlanjut.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah menyampaikan alasan pembukaan seleksi PPPK 2021 dengan melihat dasar hukum sebagai pijakan dari penetapan kebijakan tersebut.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makariem menyampaikan bahwa tujuan dari seleksi PPPK 2021 sebanyak 1 juta formasi adalah untuk meningkatkan kompetensi guru di seluruh tanah air.

Baca Juga: Geram dengan Dikotomi Satuan Pendidikan, Nadiem Tegaskan PPPK 2021 untuk Semua Guru Honorerr

Apabila dilihat dari kacamata hukum, kebijakan pembukaan 1 juta formasi guru PPPK 2021, berdasarkan pada lima landasan hukum penting yang wajib diketahui guru.

Badan Kepegawaian Negara atau BKN sebagai lembaga negara yang terlibat langsung dalam upaya penyeleksian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021 telah merilis dasar hukum dari kebijakan tersebut.

Lima landasan hukum yang digunakan sebagai pijakan dari kebijakan tersebut di antaranya:

Baca Juga: PPPK 2021, Dijamin Lolos Seleksi Administrasi PPPK 2021 Simak Sebelum Terlambat

  1. UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  2. PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
  3. Perpres No. 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan Yang dapat Diisi Oleh PPPK;
  4. Perpres No. 98 Tahun 2020 tentang gaji dan Tunjangan PPPK;
  5. Peraturan BKN No.1 Tahun 2019 tentang Petunjuk tekhnis Pengadaan PPPK.

Humas BKN, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, Suherman sempat menyinggung mengenai jangka waktu kontrak kerja bagi guru PPPK.

Halaman:

Editor: Fariz Akbar

Sumber: bkn.go.id, BKD Jabar


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X